(TK)— Sejumlah pakar hukum tata negara menegaskan istilah “nonaktif” untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki dasar hukum.
Menurut mereka, satu-satunya mekanisme pemberhentian anggota dewan adalah melalui penggantian antarwaktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, menilai istilah nonaktif yang digunakan sejumlah partai politik hanya untuk meredam kritik publik.
“Ungkapan dari pimpinan partai bahwa anggotanya dinonaktifkan hanyalah akal-akalan. Tidak ada dasar hukum untuk istilah itu,” kata Yance kepada Tempo, Senin (1/9/2025).
Yance menegaskan partai politik seharusnya mengambil langkah tegas jika serius merespons aspirasi rakyat.
“Jika serius, partai harus mencabut keanggotaan anggota DPR yang dinilai bermasalah, lalu mengajukan penggantinya kepada pimpinan DPR dan Presiden,” ujarnya.
Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, juga menyebut penonaktifan hanya kebijakan internal partai.
“UU MD3 tidak mengenal istilah nonaktif. Mekanisme resmi pemberhentian hanya PAW,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
Titi menjelaskan proses PAW diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Mekanisme dimulai dari usulan resmi partai, diteruskan ke pimpinan DPR, lalu Presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti.
Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai istilah nonaktif tidak sejalan dengan tata tertib DPR.
“Yang ada hanyalah pemberhentian sementara, itu pun hanya jika ada kasus hukum,” jelasnya.
Menurutnya, pemberhentian sementara hanya berlaku jika anggota DPR menjadi terdakwa kasus pidana dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas atau tindak pidana khusus.
Sementara itu, pakar hukum Bivitri Susanti menegaskan anggota DPR yang disebut nonaktif tetap sah menjabat hingga ada keputusan PAW.
“Istilah nonaktif tidak ada dalam UU. Status mereka tidak berubah sampai ada proses PAW,” ujarnya.
Partai NasDem, PAN, dan Golkar sebelumnya mengumumkan penonaktifan lima anggota DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Langkah ini diambil menyusul gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang menyoroti sikap para wakil rakyat.
Pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai kebijakan itu lebih bersifat politis.
“Sulit memahami istilah nonaktif. Secara hukum, anggota DPR tetap sah menjabat hingga ada keputusan PAW,” kata Feri.
Para pakar hukum sepakat istilah nonaktif tidak dikenal dalam UU MD3 dan tata tertib DPR.
Mereka mendorong partai politik mengikuti mekanisme hukum formal jika ingin mencopot kadernya di parlemen. (*)













