(TK)—Jawa Barat— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tiga instruksi penting Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang disampaikan dalam kegiatan Retreat Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Tiga instruksi tersebut mencakup efisiensi dalam belanja birokrasi, optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat, serta kesiapan daerah dalam menyelaraskan berbagai program pusat yang bernilai triliunan rupiah.
Menurut Sekdaprov Marindo, ketiga arahan tersebut menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, untuk memperkuat tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami siap melaksanakan arahan Bapak Mendagri dengan penuh komitmen. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan efisiensi belanja, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi publik, serta menggali potensi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat,” ujar Marindo, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Marindo menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan fokus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung program-program strategis nasional yang diimplementasikan di daerah, termasuk pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program-program bernilai besar yang digelontorkan pemerintah pusat benar-benar memberi dampak ekonomi dan sosial di tingkat lokal,” tambahnya.
Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah, serta pengalihan anggaran birokrasi ke program-program yang lebih nyata. Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan Kabupaten Lahat dalam menekan biaya struktural.
“Bagaimana mereka harus bisa mengefisiensikan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan sangat baik, seperti di Kabupaten Lahat, mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” ungkap Tito.
Dalam hal pendapatan daerah, Tito mendorong agar kepala daerah melakukan inovasi tanpa menambah beban ekonomi bagi masyarakat kecil. Ia juga menyoroti masalah pajak restoran dan hotel yang dibayarkan oleh publik tetapi tidak sepenuhnya tercatat di dinas pendapatan.
“Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” jelasnya.
Selain itu, Tito mengingatkan agar pemerintah daerah aktif dalam menyelaraskan program pusat yang bernilai lebih dari Rp 13 triliun, yang mencakup pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Kegiatan Retreat Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh ratusan Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Forum ini menjadi ajang konsolidasi dan refleksi dalam memperkuat efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Dengan komitmen kuat melaksanakan tiga instruksi Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah koordinasi Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan tekadnya untuk terus menghadirkan birokrasi yang efisien, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
(*)
