Menu

Mode Gelap
Penguatan Layanan Kesehatan: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan RS Graha Husada Tandatangani Perjanjian Kerja Sama FKIP Unila dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Gubernur Lampung Ajak Sinergi Sektor Jasa Keuangan dalam Buka Puasa Bersama: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Gubernur Lampung Lantik Pj. Sekretaris Daerah: Harapan Baru untuk Masyarakat Lampung yang Sejahtera Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim: Siloam Hospitals Purwakarta Rayakan Ramadan dengan Komitmen Kesehatan Kapolres Lampung Timur Pimpin Latihan Pra Operasi Ketupat Krakatau 2025: Siapkan Kesiapsiagaan untuk Mudik Aman di Idul Fitri

Lampung

Perjuangan Petani Singkong Tubaba, Menuntut Keadilan di Tengah Krisis Harga

badge-check


					Perjuangan Petani Singkong Tubaba, Menuntut Keadilan di Tengah Krisis Harga Perbesar

(TK), BANDAR LAMPUNG — Miris, harga beli singkong masyarakat hanya dinilai Rp. 1.000,– per kilogram, sungguh merupakan angka yang sangat tidak layak untuk mensejahterakan masyarakat.

Kondisi demikian mendapatkan respon dari Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, yang bersangkutan lalu mendesak kepada Pemerintah guna mensikapi kesetabilan harga ditingkat petani, jangan sampai para petani selalu dijadikan korban oleh oknum tengkulak.

“Pj Gubernur dan Dinas terkait harus intervensi atas harga komoditas singkong yang anjlok belakangan ini. Pj. Gubernur harus panggil pihak-pihak terkait,” tegas Wahru, Selasa (10/12/2024).

Permasalahan diatas bermula dari aksi puluhan petani singkong yang ada di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat yang melakukan aksi damainya di kantor PT. Bumi Waras, dalam aksinya minta agar Perusahaan dapat menaikan harga beli singkong mereka.

Selain itu para petani juga minta agar Perusahaan menurunkan ketentuan potongan kadar air singkong dan memperbaiki timbangan dengan memasang kembali timbangan digital, sehingga celah praktik untuk merugikan para petani dapat diminimalisir.

Wahrul berharap agar para petani di Provinsi Lampung yang memiliki beragam komoditas, agar menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi karena hal ini sejalan dengan Program Nasional yang selalu di gaungkan oleh Presiden kita Probowo Subianto, dimana selalu menekankan perhatian terhadap kesejahteraan para petani dan buruh serta para pedagang kecil lainnya.

“Sudah saatnya para Petani terlepas dari kungkungan serta penguasaan oknum pelaku monopoli hasil pertanian,” pungkas Wahrul.

(**)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

“IAS Akui Pemecatan Pegawai karena Salahgunakan Dana, Aktivis Desak KPK Turun Tangan”

18 Mei 2025 - 08:30 WIB

Diduga Fiktif dan Mark-Up, Realisasi Dana Desa Sriwijaya Mataram Tahun 2024 Kepala Desa Bungkam Soal Data APBDes

18 Mei 2025 - 05:21 WIB

Jalan Pekon Karang Agung Longsor, Akses Terputus Sementara

17 Mei 2025 - 05:29 WIB

Polda Lampung Ungkap 44 Kasus TPPO, 84 Warga Menjadi Korban

17 Mei 2025 - 05:22 WIB

Polres Mesuji Gelar Konferensi Pers Ungkap Kasus Selama Ops Pekat Krakatau 2025

17 Mei 2025 - 05:10 WIB

Trending di Lampung

You cannot copy content of this page