TK, Lampung — Pimpinan redaksi (Pimred) media tintainformasi.com dilaporkan ke polisi terkait pemberitaan. Laporan tersebut ditanggapi sebagai upaya kriminalisasi terhadap wartawan.
Pimred Tintainformasi.com, Amuri mengatakan kasus dugaan kriminalisasi itu mencuat setelah adanya laporan yang menggunakan UU ITE, sebagaimana tercantum dalam LP/B/1743/XI/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG.
Padahal kata Amuri, Polri memiliki MOU dengan Dewan Pers, yang menegaskan bahwa sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, bukan jalur pidana.
Amuri menjelaskan bahwa dalam pemberitaan yang dipersoalkan tersebut juga telah dipenuhi hak jawab yang diajukan oleh pelapor.
” Hak jawab sudah diajukan, sesuai rekomendasi Dewan Pers, wartawan yang bersangkutan telah mengajukan hak jawab. Hal ini seharusnya menjadi dasar bahwa sengketa dapat diselesaikan secara jurnalistik tanpa perlu diproses secara pidana” kata Amuri.
Namun anehnya, Polisi malah memanggil wartawan yang dilaporkan dengan alasan proses hukum tetap berjalan meskipun ada mekanisme penyelesaian yang seharusnya ditempuh melalui Dewan Pers.
” Telah dipanggil oleh penyidik Bripka Eka Febriyanti pada Selasa, 11 Februari 2024. Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kompol Erico Sidahruk” Terang Amuri.
Hal ini menguatkan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh Pejabat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
“Jika benar laporan ini dibuat oleh seorang pejabat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena pemberitaan yang dipublikasikan, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai upaya kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya dalam mengungkap fakta kepada publik” Kata Amuri.
Menurut Amuri, semua pihak seharusnya memahami penyelesaian sengketa Pers sesuai UU Pers.
” Sebagai institusi penegak hukum, Polresta Bandar Lampung seharusnya menghormati MOU dengan Dewan Pers dan mengutamakan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers, bukan menggunakan UU ITE sebagai alat untuk menekan kebebasan pers ” Ujarnya.
Ia meminta agar kasus ini menjadi perhatian, sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.
(RED)