(TK), LampungUtara– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi (DPMDT) Lampung Utara, Abdurrahman Merasa dikriminalisasi, bahkan mengaku diperas sampai miliaran rupiah oleh anggota polisi Polres Lampura.
Hal tersebut dikutip dari akun tiktok Rilis ID Lampung, terkait perkara bimbingan teknis (Bimtek)Pratugas 202 Kepala Desa dan pembekalan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa ( BPPID) dibandung ,Jawa Barat pada tahun 2022 yang lalu .
Hal tersebut dikatakan langsung Kepala DPMDT, Abdurrahman dan mantan Kabid Pemdes PMD ,Ismirhan Adi Saputra saat menggelar Konferensi pers dikantor Dinas setempat, Minggu(22/10/23).
Abdurrahman mengaku bahwa dalam perkara yang terjadi selama kurang lebih satu setengah tahun ini diri nya merasa di dikriminalisasi dan di peras oleh oknum anggota polisi Polres Lampung Utara.
Kriminalisasi yang terjadi pertama dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Lampung Utara, lantaran laporan yang tertuang tidak sesuai dengan kenyataan serta fakta yang sebenarnya dan kami ditekan tidak boleh menyatakan yang sebenarnya dan jangan melebar,”keluh Abdurrahman yang kami kutip dari Rilis ID.
Lanjut Abdurrahman selain di kriminalisasi pihaknya juga diperas oleh oknum anggota polisi melalui pimpinan yakni sketaris Daerah Lampung Utara,Lekok.
“Kami diperas melalui pimpinan kami yaitu sekda Lampung Utara Lekok, terkait perkara yang terjadi,”kata nya.
Abdurrahman mengaku bahwa dirinya diperas pasca penangkapan Kabid dan Kasi PMD mengungkapkan uang yang dikeluarkan secara global dari awal kasus diperiksa polisi sampai ia ditetapkan tersangka mencapai miliaran rupiah
Abdurrahman menambahkan dihadapan polisi dirinya mengaku bahwa uang yang diterima nya bukan Rp 30jt melainkan Rp 25jt rupiah dan Rp 5jt diserahkan kepada Kabid.
“Uang tersebut diberikan kepada sekda Lampung Utara sebesar Rp 10jt Untu asisten I Mankodri sebesar Rp 5jt Jasa Pemateri pembukaan acara bimtek,”tutupnya.
Dan sekda Lampung Utara sampai saat ini belum dapat terkonfirmasi. (*)
