(TK), Bandar Lampung— Kasus dugaan penyelewengan di sekolah dasar di Bandar Lampung terus memunculkan pertanyaan. Sorotan kini tertuju pada Kepala Sekolah SDN 1 Pinang Jaya, Rika, yang belum memenuhi Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ketidakhadiran Rika dalam sejumlah acara kedinasan yang wajib dihadiri semakin memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadapnya.
Dalam apel pagi di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa instruksi untuk menarik beberapa kepala sekolah telah diberikan. Namun, mengapa Rika masih tampak leluasa? Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya hubungan khusus antara Rika dan pihak dinas, yang tampaknya mengesampingkan penerapan aturan.
Sumber di lapangan menyatakan bahwa tindakan tegas hanya dikenakan kepada kepala sekolah yang tidak memiliki kedekatan dengan pihak dinas. “Ada kesan dua standar dalam penegakan disiplin. Yang dekat, seolah dibiarkan,” ungkap seorang guru anonim.
Masyarakat dan wali murid mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan tidak hanya diam dan menutup mata terhadap pelanggaran ini. Mereka menuntut agar semua pihak yang terlibat diperlakukan sama di mata hukum. “Semua harus diadili sesuai aturan, tanpa perlindungan hanya karena kedekatan,” tegas seorang wali murid.
Tuntutan untuk transparansi dan tindakan tegas semakin menguat seiring dengan berlanjutnya dugaan pelanggaran di berbagai institusi. Kini, publik menunggu respons dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Apakah ia akan bertindak atau justru mempertahankan sikap diamnya?
Dengan semua tuduhan yang masih dalam koridor praduga tak bersalah, penting untuk menegakkan prinsip keadilan demi kebenaran yang objektif. Masyarakat berharap agar kasus ini mendapatkan perhatian serius dan tidak diabaikan.
(RED)
