TK, Lampung — Target swasembada pangan yang harus diwujudkan di tahun 2027 mendatang, menempatkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang menjadi perhatian.
Hal itu terbukti dengan digelarnya Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Mahan Agung -Rumah Dinas Gubernur Lampung-, Sabtu (28/12/2024) pagi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin langsung rakor tersebut. Yang dihadiri jajaran pejabat pusat, Pj Gubernur Samsudin dan petinggi Pemprov Lampung, hingga Wakapolda, Danrem, serta Danbrigif.
Menko Zulhas mengajak seluruh elemen untuk menyelaraskan langkah, menuju swasembada pangan.
“Langkah ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto,” katanya seraya menyebut, mulanya target swasembada pangan hendak dicapai pada 2029. Namun sekarang, swasembada pangan ditargetkan selesai pada 2027.
“Oleh karena itu, tahun depan, kita sudah putuskan untuk tidak impor beras lagi,” ujar Zulkifli.
Ia juga mendorong masyarakat untuk menanam padi lebih banyak, dengan janji harga jual yang menguntungkan.
Tidak hanya beras. Zulkifli menyebut pemerintah juga menargetkan penghentian impor pada komoditas lain.
“Mulai tahun depan, kita tidak impor garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula konsumsi,” tambahnya.
Dijelaskan, ada dua langkah utama jika ingin cepat merealisasikan swasembada pangan, yaitu optimalisasi sumber daya yang ada dan pembangunan infrastruktur baru. “Pembangunan baru butuh waktu. Yang paling cepat itu optimalisasi irigasi,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya irigasi untuk mendukung produksi pangan. Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan irigasi untuk 2 juta hektar lahan tadah hujan.
“Kalau dulu, bupati hanya bertanggung jawab atas 1.000 hektar, dan gubernur 3.000 hektar. Sekarang, kalau mereka tidak bisa, pusat yang ambil alih,” tegasnya.
Di Lampung, lanjut Zulhas, pembangunan irigasi dan pompa sudah direncanakan untuk area seluas 130 ribu hektar. Dari luas area tersebut, jika sekali tanam 5 ton, maka tambahan produksi gabah dari wilayah Lampung bisa mencapai 650 ribu ton per musim tanam.
Selain irigasi, katanya lagi, distribusi pupuk juga menjadi salah satu faktor pendukung swasembada pangan dapat diwujudkan dengan cepat. “Selama ini, pupuk selalu datang kalau mau panen, padahal harusnya tersedia sebelum tanam. Jadi, aturan berbelit soal distribusi pupuk sudah kita pangkas. Sekarang, langsung dari Kementerian Pertanian ke petani, gapoktan, hingga pengecer,” terang Zulhas.
Langkah lainnya adalah dengan menarik penyuluh pertanian ke pusat. Ia menyebut, pihaknya telah mengusulkan setiap desa akan punya satu penyuluh.
“Mereka akan di-upgrade untuk mendampingi petani, tidak hanya untuk petani padi, tapi juga hortikultura dan perkebunan,” ucapnya dan menambahkan, semua regulasi telah disiapkan, tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo.
Dengan berbagai upaya tersebut, Zulhas berharap, swasembada pangan akan terwujud pada 2027 mendatang.
(fjr)