TK, Tulang Bawang — Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 menelan anggaran yang sangat signifikan, mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, anggaran yang besar ini justru memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaannya.
Dalam rincian APBD Perubahan 2023, sejumlah pos anggaran besar mencakup:
1. Belanja langsung sebesar Rp32.134.242.285.
2. Belanja tidak langsungsebesar Rp41.131.180.625.
3. Jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp11.033.009.709.
4. DAK fisik sebesar Rp8.250.693.000.
5. DAK non-fisik (Bantuan Kesehatan Masyarakat – BKM)sebesar Rp31.811.151.000.
6. Dana hibah sebesar Rp100.000.000.
7. BLUD sebesar Rp16.347.100.752.
Anggaran ini seharusnya menjadi solusi atas permasalahan kesehatan masyarakat di Tulang Bawang, namun kondisi kesehatan masyarakat justru jauh dari harapan. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam kode rekening menunjukkan alokasi dana yang cukup besar, seperti:
– Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Rp693.030.000.
– Pengelolaan layanan kesehatan konseling: Rp2.232.673.000.
– Pengelolaan layanan untuk ODGJ berat: Rp200.000.000.
– Pengelolaan layanan orang berisiko HIV: Rp114.265.000.
Namun, implementasi program-program ini dinilai minim transparansi dan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Contoh nyata adalah pengelolaan anggaran jaminan kesehatan masyarakat di berbagai Puskesmas yang bervariasi hingga miliaran rupiah, namun belum memberikan hasil yang memadai.
Kondisi ini memunculkan dugaan kebocoran anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya telah menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, termasuk pembayaran yang melebihi kebutuhan serta pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.
Masyarakat mendesak Bupati terpilih Qodratul Hamka untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan, Fatoni. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran di sektor kesehatan dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai pemimpin baru, Qodratul Hamka diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola anggaran publik, termasuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.
(RED)
