(TK)MenDagri—- Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai strategi untuk menjajaki kerja sama antara kedua kementerian, khususnya dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saat ini berlokasi di tengah kota ke wilayah pinggiran atau luar kota. Langkah ini diusulkan mengingat beberapa lapas sudah tidak layak karena berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Pemindahan tersebut diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda).
Kedua pihak juga membahas kerja sama dalam akses dan rekonsiliasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan data paspor dan identitas warga negara.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah penyediaan lahan oleh Pemda untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tito menyatakan, “Akan dibuatkan surat edaran antara Kemendagri dan Kementerian Imigrasi terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah.”
Selain itu, kedua kementerian akan berkolaborasi dalam mengadakan pertemuan virtual yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Kanwil Imigrasi dari seluruh daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebutuhan gedung Kanwil Imigrasi di daerah.
Di sisi lain, Tito dan Agus juga membahas kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri terkait pengelolaan batas negara, termasuk pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk menghadapi isu-isu strategis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan. Diharapkan, kerja sama yang lebih erat dapat segera terwujud melalui tindakan konkret dari masing-masing pihak.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus Kemendagri. Dari pihak Kementerian Imigrasi juga hadir Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Sekjen Imigrasi Asep Kurnia, serta pejabat terkait lainnya.(***)
