(TK),Provinsi Lampung— Skandal korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung kembali mencuat, mengungkapkan penyalahgunaan anggaran yang sangat mencengangkan. Laporan terbaru dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyingkap borok di balik layar yang menunjukkan betapa rusaknya moral pejabat terkait.
**Temuan Mengerikan:**
1. **UPTD Museum Ketransmigrasian:**
– Pengeluaran sebesar Rp63.679.000,00 tanpa bukti pertanggungjawaban. Uang sebesar ini raib entah ke mana, sementara rakyat menderita!
– Pengeluaran tambahan sebesar Rp12.000.000,00 tanpa dukungan dokumen. Apakah ini bentuk penggelapan terang-terangan?
2. **UPTD Museum Lampung:**
– Pengeluaran sebesar Rp64.155.310,00 tanpa dokumen pendukung. Seakan uang rakyat bisa seenaknya dihambur-hamburkan tanpa pengawasan!
3. **Realisasi Belanja DAK Non Fisik:**
– **UPTD Taman Budaya:** Pengeluaran sebesar Rp133.715.716,00 tidak sesuai kondisi sebenarnya. Apakah ini hanya kamuflase untuk memperkaya diri sendiri?
– Pembayaran fasilitas penginapan sebesar Rp125.964.000,00 dianggap tidak wajar. Mengapa harus mewah di tengah krisis?
**Manipulasi Dokumen dan Penyedia Fiktif:**
Pengadaan oleh UPTD Museum menggunakan penyedia yang tidak terdaftar. Manipulasi nota dan stempel menegaskan betapa kejamnya penjarahan dana publik. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi penipuan brutal terhadap rakyat!
**Total Kerugian Negara: Rp807.871.026,00**
– **UPTD Museum Ketransmigrasian:** Rp206.733.060,00
– **UPTD Museum Lampung:** Rp467.422.250,00
– **UPTD Taman Budaya:** Rp133.715.716,00
Sikap diam Kepala Dinas Pendidikan, Zulfakar, dalam menghadapi dugaan korupsi ini sungguh membuat darah mendidih. Sudah berapa kali berita ini muncul, tapi Zulfakar masih memilih untuk bersembunyi di balik kebungkamannya. Beberapa pihak memang sudah mengembalikan uang yang diambil, tapi apakah itu cukup? Tidak! Proses hukum harus dilanjutkan sampai ke akar-akarnya!
Aktivis senior Lampung menuntut keadilan! Mereka mendesak agar para pelaku segera diadili. Publik mendesak KPK untuk turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini. Ini bukan hanya masalah uang, tapi tentang harga diri dan keadilan bagi seluruh rakyat!
**Zulfakar dan Dugaan Kekebalan Hukum:**
Zulfakar diduga merasa kebal hukum berkat kedekatannya dengan seorang jenderal yang kini menjabat sebagai Mendagri. Apakah ini yang membuatnya berani bermain-main dengan hukum? Aktivis dan masyarakat mengecam sikap arogansi Zulfakar yang terus mengabaikan laporan dan kritik terkait dugaan korupsi ini.
Laporan ini menjadi cambuk keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Rakyat muak dengan ketidakadilan dan menuntut tindakan tegas. Ini adalah saatnya bagi para pemimpin untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya pandai berbicara, tapi juga berani bertindak untuk melindungi kepentingan publik. Jangan biarkan para tikus berdasi ini lolos! Rakyat menunggu keadilan!
(RED)
