(TK),Tulang Bawang—Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, semakin memanas. Sejumlah temuan mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan dana publik yang berpotensi melibatkan tindak pidana korupsi. Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran sektor kesehatan, yang diduga dimanfaatkan oleh pejabat terkait untuk kepentingan pribadi.
Anggaran program-program kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2023 yang diduga dikelola dengan tidak transparan memunculkan beberapa item yang dipertanyakan. Salah satunya adalah alokasi dana sebesar Rp 455.264.600 untuk kegiatan “Peningkatan Posyandu Aktif”, yang hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai penggunaannya. Anggaran sebesar Rp 1.600.302.000 untuk program promotif dan preventif, termasuk kegiatan “Aksi Bergizi di Sekolah” dan Lampung Fair, juga menjadi sorotan. Tidak ada laporan yang transparan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, memicu pertanyaan lebih lanjut tentang integritas pengelolaan anggaran ini.
Tak hanya itu, dana senilai Rp 134.735.400 untuk Bimbingan Teknis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) juga dipertanyakan karena alokasi dan realisasinya yang tidak jelas. Hal ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan di tubuh Dinas Kesehatan Tulang Bawang, yang termasuk program-program pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Mulai dari ibu hamil hingga penderita hipertensi dan diabetes, semuanya terlihat kurang terkelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski berbagai pihak sudah berusaha menghubungi Dinas Kesehatan untuk klarifikasi, pihak berwenang di dinas tersebut, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Hi. Patoni, S.Kep., MM., serta Sekretaris Dinas Kesehatan, terkesan menghindar. Upaya media untuk mendapatkan konfirmasi melalui telepon maupun Pesan singkat Whatsaap tidak membuahkan hasil. Seolah-olah mereka sengaja membungkam suara media yang berupaya mengungkapkan dugaan ketidakberesan ini. Apakah mereka merasa tidak bersalah? Seharusnya, jika tidak ada yang disembunyikan, pihak dinas harus memberikan hak jawab secara profesional.
Ada juga kabar yang beredar bahwa pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang diduga “alergi” terhadap wartawan, yang semakin menambah kecurigaan adanya sesuatu yang disembunyikan. Salah satu sumber yang terlibat dalam penyelidikan ini menyatakan, “Sepertinya mereka merasa kebal hukum atau memang berusaha menutupi sesuatu yang besar.” Tentunya, hal ini harus diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum setempat.
Dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Tulang Bawang harus segera mendapatkan perhatian serius dari aparat hukum. Hal ini bukan hanya masalah ketidaktertiban administrasi, namun berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik, Dinas Kesehatan harus memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Jika tidak, maka masyarakat berhak mempertanyakan integritas mereka dalam pengelolaan dana publik.
Kami mendesak pihak-pihak berwenang di wilayah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran ini. Jangan biarkan pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi merasa aman dan terus menutupi ketidakberesan ini.
(RED)