(TK),Tulang Bawang— Polemik anggaran besar Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 terus bergulir. Sorotan kini tertuju pada sikap Kepala Dinas Kesehatan, Fatoni, yang dinilai tidak profesional dan mengabaikan prinsip transparansi. Pasalnya, Fatoni dilaporkan telah memblokir semua nomor yang mencoba mengonfirmasi terkait isu penggunaan anggaran .
Sekjen Laskar Lampung, Panji Nugraha AB, S.H., menyampaikan kecaman keras atas tindakan ini. Ia menilai sikap Fatoni mencerminkan ketidakpahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur kewajiban pejabat publik untuk memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat dan media.
“Ini bentuk pelecehan terhadap amanat Undang-Undang KIP! Sebagai pejabat publik, Fatoni seharusnya memberikan hak jawab dan membuka ruang komunikasi, bukan malah memblokir nomor siapa pun yang ingin meminta tanggapan. Tindakan ini menunjukkan sikap arogan, acuh, dan tidak profesional. Apakah pejabat seperti ini layak dipercaya untuk mengelola anggaran ratusan miliar rupiah?” tegas Panji Nugraha.
Isu ini mencuat setelah laporan realisasi APBD Perubahan 2023 Dinas Kesehatan Tulang Bawang menunjukkan angka yang sangat signifikan, mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, implementasi program-program kesehatan dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Beberapa pos anggaran besar yang menuai perhatian meliputi:
- Belanja langsung: Rp32.134.242.285.
- Belanja tidak langsung: Rp41.131.180.625.
- Jaminan kesehatan masyarakat: Rp11.033.009.709.
- DAK non-fisik (Bantuan Kesehatan Masyarakat – BKM): Rp31.811.151.000.
Meskipun dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Beberapa program, seperti pengelolaan layanan untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, layanan HIV/AIDS, dan konseling kesehatan, dinilai hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Masyarakat Tulang Bawang kini berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Qodratul Hamka setelah dilantik nanti untuk mengambil langkah tegas terhadap situasi ini. Desakan agar Kepala Dinas Kesehatan Fatoni segera dievaluasi semakin kuat, seiring dengan dugaan kebocoran anggaran dan pelanggaran etika pelayanan publik.
“Kami mendesak Bupati Terpilih setelah terlantik segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam pengelolaan anggaran publik. Jika Fatoni terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh,” tambah Panji Nugraha dengan nada tegas.
Sikap arogan Fatoni yang memilih bungkam dan memblokir nomor konfirmasi dianggap mencederai prinsip demokrasi. Hal ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.
Masyarakat dan lembaga pemerhati sosial berharap isu ini segera ditangani dengan serius. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan perlu dilakukan agar dana yang telah dianggarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tulang Bawang.
(RED)
