(TK),BANDAR LAMPUNG ––Sumpah jabatan dan komitmen zero penggunaan handphone (HP) serta larangan pungutan liar (pungli) yang digaungkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini kembali dipertanyakan. Dugaan pelanggaran berat muncul dari Lapas Narkotika Bandar Lampung, memicu keprihatinan publik dan sorotan media.
Konfirmasi yang dilakukan oleh jurnalis Saburai TV terhadap Humas Lapas Narkotika Bandar Lampung justru memperlihatkan indikasi kuat penyangkalan sistemik terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan masyarakat.
“Abang sudah komunikasi dengan narasumbernya blm bang. Sudah kita konfirmasi bahwa di lapas sudah difasilitasi wartelsuspas bang yang bekerja sama dengan pihak ke 3 untuk komunikasi dengan keluarga.” ujar perwakilan humas saat dikonfirmasi.
Namun berdasarkan hasil investigasi lapangan dan komunikasi langsung dengan salah satu warga binaan melalui video call siang ini, fakta di lapangan justru menunjukkan kebalikannya. HP masih digunakan secara bebas oleh sejumlah narapidana, mencoreng integritas dan aturan internal yang telah disumpahkan.
Selain itu, informasi lain yang tak kalah serius adalah dugaan adanya pungli dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan nominal mencapai Rp6,5 juta , yang diduga diserahkan kepada oknum petugas. Meski pihak Lapas membantah keras tudingan ini, menyebut semua layanan digratiskan, namun laporan masyarakat tetap mengarah pada praktik kotor yang masih terjadi diam-diam.
“Untuk PB tidak ada pungutan dengan syarat administrasi dan substantif terpenuhi kami usulakan semua bang.” Kata humas lapas
Ironisnya, pernyataan-pernyataan normatif tersebut seolah menjadi tameng administratif yang jauh dari realita di lapangan. Sumpah dan janji petugas di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini terkesan hanya menjadi formulasi seremonia , tanpa kontrol dan penegakan yang nyata.
Jurnalis kami telah memverifikasi kebenaran informasi sebelum melakukan konfirmasi. Bukti rekaman, saksi, serta dokumentasi telah dikantongi sebagai dasar pemberitaan.
Pertanyaan besar kini mengemuka: Apakah komitmen reformasi yang digaungkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan benar-benar ditegakkan di lapangan? Ataukah hanya menjadi formalitas yang ditulis di atas kertas, tanpa implementasi tegas di balik jeruji?
Saburai TV akan terus mengawal isu ini, membuka ruang bagi klarifikasi resmi dan menyuarakan suara publik yang haus akan keadilan dan transparansi di dalam sistem pemasyarakatan kita.
(TIM)
