(TK),Tulang Bawang Barat—Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kembali mencuat dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala Dinas beserta beberapa oknum di jajarannya diduga terlibat dalam praktik yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Menurut hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp310.753.262,61 serta ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar Rp2.718.753.214,59 pada enam paket pekerjaan peningkatan jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR pada tahun 2023. Selain itu, juga terdapat denda keterlambatan sebesar Rp87.812.647,75 yang belum dikenakan.
Enam proyek peningkatan jalan yang menjadi fokus audit meliputi beberapa lokasi strategis, seperti SP. Panaragan Jaya – SP. Gedung Ratu, Setia Agung – Terang Makmur, SP. Kartaharja – Marga Kencana, Margodadi – Gunung Menanti, Penumangan Baru – Tirta Kencana, dan SP. Margodadi – Margo Mulyo, dengan total nilai kontrak sebesar Rp34.173.891.000,00.
Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas, terungkap adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Misalnya, pada pekerjaan peningkatan Jalan SP. Panaragan Jaya – SP. Gedung Ratu, ditemukan ketidaksesuaian senilai Rp481.276.104,25 serta denda keterlambatan sebesar Rp43.351.689,19 yang belum dikenakan.
Pada proyek peningkatan Jalan Setia Agung – Terang Makmur, juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp150.875.501,96 dan ketidaksesuaian kontrak senilai Rp464.528.987,71. Sementara pada proyek peningkatan Jalan SP. Kartaharja – Marga Kencana, tercatat adanya kekurangan volume senilai Rp11.070.216,27 dan ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp1.282.179.958,35, serta denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp36.668.547,75.
Dengan temuan ini, masyarakat semakin resah dan menantikan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut. Kepala Dinas PUPR beserta jajaran yang terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban atas temuan ini. Apabila terbukti bersalah, mereka harus siap menerima konsekuensi hukum yang setimpal.
Sementara itu, pihak Dinas PUPR melalui Sekretaris Dinas hanya memberikan tanggapan singkat ketika dimintai klarifikasi terkait pemberitaan ini. “Terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan. Kritik dan saran ini akan menjadi introspeksi bagi kami sebagai pemangku tugas penyelenggaraan jalan kabupaten dalam pelaksanaan program ke depan agar lebih baik lagi,” tegasnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (13/8/24).
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan yang diterima oleh redaksi, muncul sejumlah rekomendasi dari BPK untuk menindaklanjuti temuan ini, antara lain:
1. Meningkatkan pengawasan oleh Kepala Dinas PUPR atas pelaksanaan kegiatan di satuan kerjanya.
2. Instruksi kepada PPK, PPTK, dan konsultan pengawas untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengujian kualitas serta volume pekerjaan.
3. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp683.061.836,29 kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
4. Menginstruksikan PPK untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp87.812.647,75.
Kasus ini menjadi salah satu contoh dari maraknya dugaan penyimpangan di sektor publik yang melibatkan pejabat. Publik berharap agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti kasus ini dengan serius, demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(RED)
